Pembalakan Liar

Pembalakan Liar Makin Merajalela

Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sisten penyangga kehidupan, telah memberi manfaat yang besar bagi umat manusia, dan illegal logging penyebab paling besar terhadap kerusakan hutan di Indonesia, dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :

  • pemanfaatan kawasan;
  • pemanfaatan jasa lingkungan;
  • pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
  • pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Berkaitan dengan izin pemanfaatan tersebut, pasal 19 menyatakan “dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi:

  1. IUPK;
  2. IUPJL;
  3. IUPHHK;
  4. IUPHHBK;
  5. IPHHK;dan
  6. IPHHBK

Pada bagian kelima PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 mengatur kewenangan pemberian izin yang diatur pasal 60-66. Dengan demikian izin-izin yang harus dimiliki oleh pengusaha dalam pemanfaatan hutan jelas tidak mudah mendapatkan kayu-kayu hutan tanpa disertai dokumen-dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Ke depan para hakim dalam membuat keputusan jangan hanya melihat rana administrasi, tetapi berpikirlah akibat yang ditimbulkan oleh praktek illegal logging. Dan DPR segera mengesahkan RUU Anti Ilegal logging.

Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2010/07/24/pembalakan-liar-dalam-prespektif-hukum-administrasi/

Seorang warga di pedalaman Kalimantan menebang pohon secara ilegal menggunakan gergaji mesin. Pembalakan liar semakin menjadi-jadi karena aparat penegak hukum tidak serius menangani kasus pembalakan liar.

emberantasan pembalakan liar (illegal logging) di Indonesia belum efektif. Hal itu ditunjukkan adanya sejumlah fakta, yaitu pelaku pembalakan banyak yang divonis bebas atau divonis dengan hukuman yang rendah. Akibatnya, hukuman tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan jaringannya.

Selain itu, pelaku yang diproses secara hukum umumnya adalah operator di tingkat lapangan. Sedangkan, aktor utama (master mind) banyak yang tidak diproses atau lolos dari jeratan hukum. “Praktik pembalakan liar dilakukan secara sistematis dan dikendalikan secara rapi oleh aktor utamanya. Maka, pemberantasannya sering berhasil di tingkat permukaan masalahnya saja,” kata Betty Setianingsih, saat mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia,” di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Betty, yang berpangkat AKBP itu, menerangkan, praktik pembalakan liar di Indonesia dengan intensitas dampak yang sangat mengkhawatirkan, dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi, yang melibatkan jaringan yang solid, rentang kendali yang luas, mapan, menggunakan pola kerja yang terorganisasi dan modern, dengan sistem manajemen yang rapi, serta jaringan pemasaran yang luas di dalam dan luar negeri. “Praktik pembalakan liar merupakan tindak pidana kehutanan,” katanya.

Akibat maraknya praktik pembalakan liar, katanya, proporsi penebangan kayu ilegal pada tahun 2000 mencapai 64%, dan meningkat menjadi 83% dari total pemanenan kayu pada tahun 2001. Pada tahun 2001, kayu yang dihasilkan dari praktik pembalakan liar diestimasikan mencapai 50 juta m3. Apabila terjadi laju pemanenan kayu ilegal rata-rata sebesar 20 m3/ha, maka areal yang mengalami praktik pembalakan setidaknya mencapai 2,5 juta ha pada tahun tersebut.

Dia menerangkan, luasnya hutan yang rusak akibat praktik pembalakan liar telah mengkhawatirkan keberadaan hutan. “Bahkan, ada yang memperkirakan dalam dekade mendatang, hutan tropis Indonesia akan musnah, apabila langkah-langkah pemberantasan praktek pembalakan liar tidak dilakukan dengan sangat serius,” katanya.

Praktik pembalakan liar, katanya, tergolong kepada kejahatan di bidang kehutanan (forest crimes), yang berdampak negatif terhadap kelestarian ekosistem, kehidupan masyarakat, dan pembangunan daerah dan nasional.

Dia melanjutkan, sebenarnya pemberantasan pembalakan liar menjadi prioritas program nasional yang telah menjadi komitmen pemerintah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, untuk memberantas pembalakan liar di Indonesia, termasuk mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) No 4/ 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah aparat penegak hukum yang berdasarkan Inpres No 4/2005, diperintahkan menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

Disebutkan, kasus pembalakan liar dari 2006 hingga Juli 2008 yang ditangani Polri cenderung menurun, yaitu pada tahun 2006 berjumlah 4.819 kasus, tahun 2007 berjumlah 1.790 kasus, dan sampai Juli 2008 berjumlah 454 kasus. Sementara itu, praktik pembalakan liar melibatkan cukup banyak orang.

Pada 2006, jumlah tersangka yang langsung terlibat praktik pembalakan mencapai 5.217 orang, tahun 2007 jumlah tersangka 2.096 orang, dan tahun 2008 (sampai bulan Juli) sebanyak 579 tersangka. Jumlah tersangka umumnya adalah pelaku yang langsung di lapangan.

Di tingkat Mahkamah Agung (MA), putusan kasus pembalakan liar antara tahun 2005-2008 adalah sebanyak 80,77% aktor yang diproses di tingkat lapangan (operator, sopir, petani perambah). Sedangkan, aktor utamanya (master minds) yang diproses hanya 19,23%.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yudikatif memiliki political will yang masih rendah dalam pemberantasan pembalakan liar. Selain itu, pengadilan dinilai kurang mendukung pemberantasan pembalakan liar, meskipun sebanyak 666 orang hakim pengadilan negeri dan 161 hakim tinggi telah mendapatkan pelatihan lingkungan hidup, yang di dalamnya mencakup masalah pembalakan liar.

Sebagai contoh, 15 kasus pembalakan liar di Papua dan Papua Barat pada tahun 2005
yang dituntut jaksa, dengan tuntutan penjara antara 2-7 tahun dan denda antara Rp 100 juta-Rp 1 miliar divonis bebas murni oleh pengadilan.

Banyak kasus pembalakan liar di Indonesia yang dituntut, pada akhirnya divonis bebas murni di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pembalakan belum didukung sepenuhnya oleh semua elemen criminal justice systems, sehingga dampak jera (deterrent effect) terhadap pelaku dan jaringannya tidak terjadi.

Sumber : http://jakarta45.wordpress.com/2009/10/18/kehutanan-pembalakan-liar-makin-merajalela/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: